Pontianak, kompasindonesianews.com - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka rapat kerja Gubernur dengan, Forkopim...
Pontianak, kompasindonesianews.com - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka rapat kerja Gubernur dengan, Forkopimda, Bupati/Walikota serta Camat se-Kalimantan Barat yang mengangkat tema “Memantapkan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kecamatan Dalam Mewujudkan Good Governance” di Gedung Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/6/2023).
Kegiatan ini dalam rangka menciptakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi berbagai permasalahan atau isu-isu strategis di daerah dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
Mengawali sambutannya Gubernur Sutarmidji menyebutkan bahwa Kalimantan Barat terletak di Garda depan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
Hal Ini sangat beresiko terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut data yang diketahuinya, pada tahun 2021 - 2022 telah dikembalikan hampir 30 ribu orang dikembalikan dari Malaysia dan warga Kalbar hanya 30 persen.
"Bayangkan, mereka pulang tak bawa uang, akhirnya mereka dikembalikan ke daerah asal. Kita harus investigasi semua, tak gampang prosedurnya. Ke Sulawesi sampai 2 kali penerbangan", ungkapnya.
Dirinya menyayangkan, menurut info yang diterima bahwa pendapatan di negara tetangga tidaklah lebih dari yang ada di wilayah Kalbar sendiri.
"Disana digaji hanya 1000 ringgit. Yang berkompeten mungkin lebih. Di sawit, sama saja dengan di Kalbar, umumnya kan kerja sebagai petani atau pemanen sawit. Kurang lebih sama dengan yang disini. Oleh karena itu. Saya minta Bupati dorong tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ini agar masyarakat setempat bisa menikmati pembangunan dan tak perlu kemana - mana. Makanya saya juga buat Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja, ini untuk menaikkan daya saing dan value dari tenaga kerja kita", tuturnya.
Selanjutnya dalam menyambut momen pemilihan umum, orang nomor satu di Kalbar ini meminta kepada para stakeholder untuk melakukan persiapan yang matang, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaan.
Dirinya juga mengajak kepada semua yang terlibat dan mengisi persaingan di kancah politik tersebut, agar berpolitik dengan santun serta menjual gagasan positif untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam menyambut momen pemilu kedepannya, belajar dari pengalaman beberapa waktu lalu. Katanya Kalbar paling rawan pemilu, ternyata bisa landai, bisa baik.
"Kita yang melakoni harus memahami bertarung di ranah politik. Yang kita tawarkan, adu program. Saya biarpun waktu itu berbeda kubu kandidat lain, begitu ketemu ya kita ngobrol. Waktu debat beda itu biasa. Kemudian camat harus membantu KPU membutuhkan hal - hal yang berkaitan dengan teknis penunjang pemilu. InsyaAllah akan berjalan dengan baik dan kondusif. Dengan sistem yang sudah berlaku sekarang, saya rasa semuanya aman. Dari segi penganggaran, provinsi siap, sekarang sedang di review oleh BPKP dan APIP. Saya minta juga Bupati dan Walikota menyiapkan itu. Jangan ada yang tumpang tindih. Perlu sekali lagi berbicara forkopimda bersama Bupati, Wali Kota, KPU dan Bawaslu. Karena saya dengar ada berapa daerah terjadi defisit anggaran. Ini harus segera diselesaikan", imbuhnya.
Ia juga memberikan motivasi kepada para kepala daerah untuk konsisten dan berani mengambil perubahan dan melakukan lompatan - lompatan dalam pembangunan daerah terutama dalam mencari potensi - potensi dalam peningkatan PAD. Ia juga mendukung sumber pendapatan yang bisa dikelola masyarakat.
Kalbar tahun 2018 PADnya hanya 1,7 triliun. Akhir 2023 insyaAllah bisa mencapai 3,2 triliun. Sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Ini berarti dana bagi hasil pajak juga tinggi untuk wilayah. Yang penting komitmen. Lakukan inovasi. Gunakan data yang valid, sehingga bisa optimalkan pendapatan.
"Kenapa kami bisa, padahal tidak ada sumber pajak baru, kenaikan pajak, tidak ada sumber retribusi baru dan tidak pula ada kenaikan retribusi. Bersama jajaran kita harus berani menentukan target. Ini untuk memotivasi kinerja kita. Ternyata Pemprov Kalbar bisa melakukan ini, bahkan banyak memperoleh penghargaan - penghargaan bergengsi di tingkat Nasional. Kemudian untuk WPR, sudah kita perjuangkan semoga sesuai harapan. Lalu, ada kratom, ini jangan dilarang, ini sumber pendapatan masyarakat khususnya di Kapuas Hulu, dimana 51 persen wilayahnya adalah kawasan hutan. Inilah kompensasi untuk mereka yang selama ini menjaga alam", ucapnya.
Kemudian, pria yang akrab disapa Bang Midji ini mengajak semua yang hadir untuk bersama mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dimana menurut informasi BMKG wilayah Kalimantan Barat berpotensi diterpa El Nino.
Arahan Presiden ada 6. Kapolda dan Pangdam digantungkan nasibnya. Kalau ada kebakaran tak terkendali, Pangdam/Kapolda dievaluasi, bisa dicopot. Oleh karenanya mari bersama menjaga situasi agar tetap kondusif.
"Boleh juga kepada camat diterapkan seperti itu. Ganti saja kalau terjadi. Kita harus selaras, supaya adil. Karena masalah ini berulang disitu - situ aja. Karhutla ini dari 6 arahan, 2 arahan yang saya benar - benar konsen. Yaitu harus ada solusi permanen dan lakukan penegakan hukum. Solusi permanen bisa dengan perhutanan sosial. Selain ramah lingkungan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat", pungkasnya.
Menutup arahannya, pria kelahiran Pontianak ini mengingatkan untuk selalu mengendalikan inflasi. Hal ini dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat, dimana Kalimantan Barat berpotensi mengalami inflasi 10 bulan dalam setahun.
"Penting kita untuk mengendalikan inflasi. Pemprov tahun lalu dapat depresiasi sebesar 10,8 miliar karena berhasil mengendalikan inflasi. Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang juga demikian. Padahal tahun lalu kita dihadapi masalah cukup besar, dimana ada 100 ribuan ekor babi mati. Hal ini karena saudara - saudara kita yang merayakan hari besarnya (kong hu chu) harus dengan babi yang hidup. Begitu juga dengan yang lainnya. Menatap bulan ramadhan, idul fitri, idul adha, natal tahun baru dan sebagainya. Ada potensi inflasi yang bisa terjadi. Oleh karena itu, bersama stakeholder kita gencar lakukan operasi pasar," dia mengakhiri. (Hasnan Sutanto)
.jpeg)
