Jakarta, kompasindonesianews.com - Gabungan Koalisi Mayarakat Sipil menyepakati bahwa netralitas merupakan indikator utama dalam Pemilu 202...
Jakarta, kompasindonesianews.com - Gabungan Koalisi Mayarakat Sipil menyepakati bahwa netralitas merupakan indikator utama dalam Pemilu 2024 yang akan menentukan kualitas demokrasi dan kepemimpinan Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024”.
Masyarakat diminta berperan aktif mengawal setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 karena satu suara sangat berarti dalam menentukan arah bangsa.
“Kekhawatiran atas pengawalan suara merupakan sebuah keniscayaan. Masyarakat harus mengambil peran aktif dalam memastikan kelancaran Pemilu," ujar Co Captain Timnas Anies - Muhaimin, Al Muzammil Yusuf.
Netralitas diminta tidak hanya slogan pemanis momentum demokrasi. Berbagai dinamika politik yang terjadi berlakangan ini mengisyaratakan netralitas sebuah barang mewah dalam iklim demokrasi Indonesia.
“Netralitas jangan hanya jadi Slogan. Pertanyaannya mengapa di pemilu kali ini begitu kencang tentang netralitas? Berawal saat terjadinya pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya di laporkan dengan hukuman lebih dari 5 tahun sehingga saya bisa sewaktu - waktu ditangkap karena dijadikan tersangka. Apakah itu menjadi bentuk intimidasi?,” tutur jubir TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono.
Selanjutnya, Para ASN dan penyelenggara pemerintahan jug amnejadi sorotan dalam tema netralitas karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan elektoral.
“ASN harus objektif, netral dan adil. Para pejabat dan ASN di daerah - daerah harus punya rasa takut agar tetap menjaga Netralitas Pemilum," tegas Pemantau JPPR, Zaki.
Terjadi masalah serius dalam masalah sosialisasi pemilu dimana penyelenggara pemilu menutupi peserta pemilu dengan dalih kerahadiaan peserta pemilu sehingga menjadi Masalah etik serius bagi publik. Sepanjang masa sosialisasi pemilu ini intimidatif sehingga sulit untuk berjalan koridor demokrasi. Hal ini juga menjadi sorotan para pegiat masyarakat sipil.
“Praktik politik uang dan intimidatif serta minimnya transparansi penyelenggara Pemilu meningkatkan kecurigaan atas kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki, maka akan merusak tatanan bangsa," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus.
Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu meminta semua pihak agar menjaga pembangnan demokrasi dan berperan aktif menyukseskan Pemilu 2024.
“Kita semua sadar Pemilu itu induk semang Demokrasi. Karena dari Pemilu menghasilkan pemimpin negara ini. Marilah kita kawal pemilu 2024 demokratis dan penuh Integritas," imbau Ketua DKPP, Heddy Lugito. Rill/Red
.jpeg)
