Jakarta, KOMPAS INDONESIA NEWS - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai keterlibatan pemerintah ...
Jakarta, KOMPAS INDONESIA NEWS - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai keterlibatan pemerintah pusat dalam rencana perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) tak dimaknai sebagai tendensi politis, mengingat perbaikan JIS menyangkut pembenahan kondisi lapangan.
Hal itu disampaikan Gilbert merespons isu politis terkait rencana perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai opsi venue Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di pada 10 November mendatang.
"Polemik soal rencana perbaikan JIS agar layak digunakan telah bergeser persoalan utama yaitu masalah fisik/teknis. Ada yang menggunakan JIS untuk bermain politik seakan degradasi kepada kredibilitas orang tertentu, sementara fisik lapangan bola belum dinilai oleh FIFA untuk pertandingan U-17," ujar Gilbert dalam keterangannya yang diterima, Jumat (14/7/2023).
Ia mengatakan meski yang berwenang dalam perbaikan JIS ialah Pemprov DKI Jakarta dan PSSI.
Gilbert menilai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga tak salah apabila terlibat dalam rencana perbaikan tersebut lantaran anggaran pembangunan JIS diperoleh dari pusat sebagai pinjaman.
"Karena pembangunan ini menggunakan dana Pemerintah Pusat, sehingga Menteri PUPR turut dilibatkan. Sementara apabila JIS tidak digunakan dalam pertandingan, akan banyak tudingan kepada PSSI dan Pemerintah Pusat seakan mengabaikan JIS," ucapnya.
Ia pun lantas mengungkap pinjaman alias hutang Pemprov DKI kepada Pusat sebesar Rp. 3,642 Miliar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Tahun 2020 dan 2021.
Dengan rincian, pinjaman I sebesar Rp. 1,182 M terhitung 24 September 2020. Kemudian, pinjaman II sebesar Rp. 2,460 M per 23 September 2021.
"Hutang Pemprov DKI kepada Pemerintah Pusat/PT SMI sebagai PEN karena pembangunan hampir mangkrak sesuai PMK 105/2020 pasal 2 dan 3 sebesar Rp. 1,182 M terhitung 24 September 2020 sebagai pinjaman I, dan Rp. 2,460 M per 23 September 2021 sebagai pinjaman II; total Rp. 3,642 M," ucapnya.
Adapun biaya cicilan Pemprov DKI per tahun yaitu dalam 5 tahun pertama secara kasar adalah Rp. 543,9 M dan Rp. 307,5 M 3 tahun berikutnya, di luar bunga dan operasional Rp.80 Miliar per tahun.
"Biaya cicilan oleh Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun pertama secara kasar adalah Rp. 543,9 M dan Rp. 307,5 M 3 tahun berikutnya, di luar bunga dan operasional Rp.80 M/tahun," ungkapnya.
Sementara, untuk masa pinjamannya yaitu 8 tahun. Cicilan dilakukan untuk dua termin. Untuk termin I hanya bayar cicilan pokok (bunga 0%) dengan masa tenggang 2 tahun.
Kemudian untuk termin II membayar bunga 5,66% per tahun selama 5 tahun (setelah dikurangi subsidi 2,59% dari bunga seharusnya 8,25%) dengan masa tenggang 6 bulan.
Gilbert juga mengatakan setelah Anies Baswedan tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI. Sehingga cicilan tersebut harus ditanggung di kepemimpinan selanjutnya.
"Artinya setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 Gubernur lagi (Pj. Gub dan Gub hasil Pilkada 2024)," ujarnya.
Di sisi lain, dengan biaya operasional JIS sebesar Rp. 80 Miliar per tahun.
Menurut Gilbert, seharusnya fungsi JIS dapat lebih dioptimalkan.
"JIS harus dimanfaatkan (utilitasnya dimaksimalkan). Operasional per tahun sekitar Rp. 80 Milyar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," ujarnya. (Meryn Tengker)
.jpeg)
